Senin, Mei 31, 2010

Premium Dilarang Masuk Jakarta (bagian 4)

Pada bagian ketiga dibahas mengenai reaksi dari berbagai kelompok masyarakat dan beberapa cara menanggulanginya. Pada bagian keempat ini akan dibahas mengenai dampak penghentian suplai premium bagi SPBU Pertamina.

Seperti diketahui, satu-satunya SPBU yang menjual BBM bersubsidi seperti premium adalah SPBU milik Pertamina. SPBU Pertamina sebagian besar dimiliki oleh swasta yang menginvestasikan uangnya untuk membangun SPBU, dan sebagian lagi merupakan investasi murni dari Pertamina. Keuntungan pengelola SPBU adalah margin harga beli dan jual BBM. Sehingga BBM jenis apapun yang dijual, jika dibeli dalam jumlah yang besar, maka keuntungan sudah berada di depan mata.

Dengan dihentikannya suplai premium, maka SPBU Pertamina yang ada di Jakarta akan sama dengan SPBU Shell, Petronas dan Total. Dan yang pasti jumlah kunjungan pembeli ke SPBU semakin sedikit karena memang lebih banyak pembeli yang membeli BBM bersubsidi semacam premium.

Pertamina pun harus lebih pandai mengelola SPBU yang menggunakan label dirinya. Selama ini dengan moto 'Pasti Pas' membuat pembeli seperti saya tetap ke SPBU pertamina untuk membeli BBM, baik subsidi ataupun tidak. Karena SPBU yang dilabeli 'Pasti Pas' dijamin takaran dan kualitasnya pas.

Dengan berakhirnya suplai premium, maka minimal SPBU Pertamina harus memiliki layanan yang sama dengan SPBU lainnya. Beberapa hal yang saya rasa kurang di SPBU Pertamina adalah

1. Sedikit sekali yang menyediakan layanan isi angin ban secara gratis
2. Masih adanya surcharge bagi pengguna kartu kredit walaupun tarifnya berbeda-beda antar SPBU
3. Tidak adanya layanan tambahan bagi pengemudi seperti ngelap kaca
4. Tidak mengarahkan pembeli masuk ke konter mini market (seperti yang dilakukan shell dengan menyediakan layanan pembayaran kartu kredit di konter mini market)
5. Petugas SPBU yang kurang aktif melayani pembeli, berbeda dengan kompetitornya yang seperti sales melihat prospek datang ke tempatnya

Namun hal itu semua masih bisa diubah. Apalagi Pertamina sudah mendapatkan tempat di hati masyarakat. Jika layanannya sama, kenapa harus ke lain tempat? Benar kan?

Jika memang kebijakan yang diusulkan diterapkan oleh pemerintah, maka Pertamina mempunyai waktu 6 bulan untuk berbenah. Tentunya waktu tersebut cukup lama bagi suatu perusahaan kelas dunia seperti Pertamina. Saya rasa dalam waktu 6 bulan Pertamina dapat memperbaiki kinerja SPBU-nya, minimal menyamakan layanan kompetitor, malah kalau bisa melebihi kinerja kompetitornya.

Kesempatan nih buat Pertamina benar-benar Head-to-Head dengan Shell, Petronas dan Total tanpa ada embel-embel jualan BBM Bersubsidi, kecuali solar yang masih disediakan.

Pemerintah....Berani Gak?

Pertamina.....Tunjukkan Nyalimu!!!

Minggu, Mei 30, 2010

Premium Dilarang Masuk Jakarta (bagian 3)

Pada bagian kedua dibahas mengenai persiapan penghentian suplai premium ke kota Jakarta. Dan persiapan ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sesuai dengan biaya penghematan yang akan dihasilkan.

Pada bagian ketiga ini akan dibahas mengenai reaksi dan dampak dari penghentian suplai premium ke Jakarta. Reaksi ini kemungkinan negatif atau memanfaatkan celah dan bagaimana cara menanggulanginya.

Reaksi pertama dari pengguna kendaraan pribadi baik mobil ataupun motor. Reaksi dari kelompok ini tentunya paling bisa diprediksi. Dampak dari dihentikannya suplai premium ke Jakarta akan meningkatkan pemakaian premium di kota penyangga. Hal ini akan menyebabkan suplai premium ke beberapa kota penyangga harus ditambah paling tidak dalam bulan pertama setelah aturan diberlakukan. Lalu sedikit demi sedikit suplai dikurangi, hingga mencapai suplai seperti sebelum pemberlakuan aturan ini. Hal ini adalah hal yang lumrah, bahkan di perbatasan Singapura dan Malaysia pun banyak yang melakukan hal serupa. Namun mereka direpotkan oleh imigrasi antar negara, sehingga tidak ekonomis jika harus bolak-balik demi memperoleh BBM.

Hal yang sama juga akan berlaku disini. Jarak kota penyangga ke pusat bisnis Jakarta cukup jauh, dan yang paling terpenting adalah macet. Sehingga orang akan merasa kerepotan jika harus bolak-balik, bahkan jika mereka memiliki supir untuk melakukan hal tersebut. Sehingga untuk pengguna kendaraan pribadi tidak diperlukan pengawasan sama sekali karena memang dengan pelarangan suplai cukup membuat mereka kerepotan untuk menyiasatinya.

Kelompok kedua yang akan bereaksi adalah angkutan umum yang menggunakan premium yaitu angkutan kota yang berupa mobil minivan. Kelompok ini yang akan protes akan kebijakan tersebut. Namun saya rasa hanya sebagian yang benar-benar protes. Ini dikarenakan mobil angkutan umum yang berupa minivan biasanya lintas kota. Ada yang dari Tangerang ke Jakarta lewat Kali Deres, ada yang dari Depok ke Jakarta lewat Kampung Rambutan, ada yang dari Bekasi ke Jakarta lewat Pulo Gadung. Dan keseluruhan angkutan tersebut melewati daerah penyangga Jakarta. Sehingga bila mereka protes, maka tidak ada dasar sama sekali akan protesnya tersebut.

Yang menjadi masalah hanyalah angkutan mikrolet yang tidak melewati kota penyangga. Dan ini yang terkena dampak paling besar. Terus terang saya belum memiliki solusi untuk mikrolet yang tidak melewati kota penyangga tersebut. Tapi jika ditotal, maka jumlah mikrolet tersebut sedikit sekali dibandingkan total angkutan umum di Jakarta.

Kelompok berikutnya adalah armada taksi atau travel atau instansi pemerintah yang menggunakan premium. Seperti yang telah dibahas di bagian 2, maka taksi atau travel ini mempunyai hak untuk memiliki Stasiun Pengisian sendiri. Penyimpangan yang mungkin terjadi adalah beberapa taksi atau travel menjual premiumnya kepada umum dengan harga yang dimahalkan tapi tentunya lebih murah daripada BBM non subsidi. Iya hal ini bisa dilakukan, tapi dengan sistem tertutup tentunya hal itu akan sulit dilakukan terus menerus. Contohnya, rata-rata jarak tempuh taksi per hari di Jakarta adalah 400 km. Dengan rata-rata taksi menggunakan mobil yang penggunaan BBM-nya 1 : 10, maka rata-rata terpakai 40 liter BBM. Jika jumlah armada di pool taksi ada 100 unit, maka suplai BBM ke pool tersebut dibatasi hanya 4000 liter per hari. Sehingga jika memang ada oknum yang 'bandel', maka kebandelannya tidak akan berlangsung lama karena keuntungannya tidak seberapa, dan jika tertangkap tangan harus dikenakan hukuman yang berat, bagi oknum maupun instansinya.

Kelompok berikutnya adalah masyarakat umum. Penghentian premium di Jakarta akan disikapi dengan kenaikan barang kebutuhan. Mereka akan mengira bahwa karena BBM-nya non subsidi, maka angkutan barang menjadi lebih mahal. Namun itu adalah perkiraan yang salah. Angkutan kebutuhan pokok biasanya adalah angkutan antar kota, sehingga penghentian premium di kota Jakarta tidak mempengaruhi biaya angkutan sama sekali. Memang pasti ada kenaikan harga di beberapa bidang, tapi tentunya kenaikan itu adalah wajar karena masih harus membiasakan. Kenaikan yang paling mungkin adalah angkutan umum Mikrolet yang tidak memiliki jalur ke kota penyangga. Namun kenaikan itu juga tidak terlalu besar, apalagi jika busway sudah beroperasi secara ideal.

Mudah-mudahan dengan penghentian suplai premium ke Jakarta akan mengurangi kemacetan di Ibukota dan membuat perjalanan keliling Jakarta di hari kerja menjadi lebih nyaman, aman dan manusiawi.

Amin.........

Premium Dilarang Masuk Jakarta (bagian 2)

Di bagian pertama mengenai pelarangan premium telah diungkapkan bahwa premium hanya dihentikan suplainya untuk daerah kota Jakarta. Daerah penyangga seperti Bekasi, Depok, Bogor dan Tangerang masih diperbolehkan menyediakan premium.

Di bagian kedua ini akan dibahas mengenai persiapan hingga peluncuran kebijakan tersebut. Untuk mempersiapkan kebijakan ini, pemerintah harus menghitung perkiraan pengurangan subsidi yang bisa diperoleh jika kebijakan ini diterapkan dan pengurangan subsidi itu digunakan semaksimal mungkin untuk memperbaiki kinerja angkutan umum di kota Jakarta.

Hitungan kasar adalah sebagai berikut. Jika tiap hari ada 100 ribu mobil dan satu juta pengendara sepeda motor berkeliaran di Jakarta, dengan rata-rata pemakaian BBM subsidi adalah 5 liter untuk mobil dan 2 liter untuk motor, sehingga dalam 1 hari saja premium yang terpakai mencapai 2,5 juta liter premium. Dengan kebijakan ini diharapkan premium yang dipakai hanya 2,5 liter untuk mobil dan 1 liter untuk motor, sehingga ada penghematan sebesar 1,25 juta liter per hari. Jika sekarang harga BBM non subsidi berkisar di Rp 6800 per liter, maka secara kasar perhitungan premium jika tidak disubsidi adalah Rp 6500. Ada penghematan Rp 2000 per liternya, atau Rp 2,5 milyar per harinya. Dalam setahun dengan jumlah hari 360, maka akan ada penghematan sebesar Rp 900 milyar per tahun (sedikit mendekati Rp 1 triliyun).

Dengan potensi penghematan yang lumayan besar tersebut, maka pemerintah mengambil langkah-langkah strategis untuk memperbaiki angkutan masal di Jakarta. Yang paling cepat dan masuk akal untuk diperbaiki adalah angkutan masal Busway yang saat ini masih terbengkalai 2 koridor karena pengadaan bus yang masih mandek hingga saat ini. Di samping itu dari 8 koridor yang ada sampai saat ini, hanya koridor 1 yang dianggap operasionalnya memadai. Koridor yang lain terhambat karena banyak bersinggungan dengan jalur biasa.

Untuk mempersiapkan perbaikan busway, maka pemerintah harus mengambil langkah untuk mempercepat pengadaan bus, meningkatkan pelayanan dan menjamin sterilisasi jalur busway untuk memberikan alternatif bagi pengguna jalan agar tidak selalu mengandalkan kendaraan pribadinya untuk berkeliling di kota Jakarta. Potensi penghematan subsidi tersebut harus dibayar di depan yang alokasinya antara lain :

1. Pengadaan Bus TransJakarta agar setiap koridor memiliki jumlah bus yang optimal
2. Perbaikan sarana halte dan pendukung lainnya
3. Penambahan petugas di jalanan untuk sterilisasi jalur
4. Pengadaan Bus Feeder dari kota penyangga untuk mempermudah akses menuju jalur Busway

Keempat hal di atas wajib dilakukan oleh pemerintah maksimal 6 bulan sebelum pelaksanaan kebijakan penghentian suplai premium di kota Jakarta. Hal ini untuk membiasakan pengguna jalan lain akan alternatif moda transportasi yang digunakan dan tidak melulu mengandalkan kendaraan pribadinya.

Dengan busway semakin baik operasionalnya, maka akan lebih banyak orang yang secara sadar berpindah menggunakan busway sebagai andalan transportasi mereka.

Lalu bagaimana dengan angkutan umum lain? Tentunya diperbaiki secara bertahap. Yang tadinya angkutan umum diusahakan oleh murni swasta dan hanya mencari keuntungan, maka waktu 6 bulan tersebut digunakan untuk menggodok sistem layanan angkutan umum yang lebih baik dan juga menguntungkan.

Armada taksi juga direstrukturisasi. Jika sebelumnya armada taksi masih menggunakan BBM premium (walaupun taksi premium yang menggunakan Alphard, Mercedes dan Hyundai), maka sekarang ini taksi tidak mudah untuk mendapatkan premiumnya. Namun hal itu masih bisa disiasati dengan masing-masing pool taksi memiliki Stasiun Pengisian sendiri untuk pengisian premium bagi taksi mereka. Sehingga suplai premium menjadi tertutup untuk di Jakarta.

Pengusaha travel pun bisa mengajukan hal yang sama dalam kurun waktu 6 bulan tersebut. Premium pada prinsipnya tidak dilarang digunakan, namun suplainya tidak lagi ke SPBU, tapi ke Stasiun Pengisian sendiri.

Hal yang sama diberlakukan juga untuk kendaraan dinas pemerintah seperti TNI/Polri. Mereka disediakan Stasiun Pengisian sendiri untuk keperluan operasionalnya. Tentunya dengan suplai sistem tertutup tersebut, akan lebih mudah dikontrol pemakaian BBM subsidi terutama premium.

Premium Dilarang Masuk Jakarta (bagian 1)

Beberapa hari ini lagi ramai pemberitaan mengenai usaha pemerintah membatasi penggunaan BBM bersubsidi, yaitu premium. Beberapa hal menjadi wacana seperti pembatasan berdasarkan tahun pembuatan untuk mobil, bahkan yang paling baru adalah pelarangan sepeda motor menggunakan BBM bersubsidi. Kedua wacana di atas cukup baik, namun lemah dalam hal pengawasan dan penindakan.

Wacana pembatasan BBM bersubsidi memang sangat menarik. Oleh karena itu saya akan mengusulkan kepada pemerintah hanya satu hal. Hentikan suplai Premium di kota Jakarta!!! Ya, dengan menghentikan suplai premium, maka otomatis pengguna BBM bersubsidi berkurang dan pemerintah tidak perlu mengadakan pengawasan mengenai pengguna BBM bersubsidi tersebut.

Cara kerjanya kira-kira begini. Suplai premium dihentikan di kota Jakarta saja. Kota penyangga Jakarta seperti Bekasi, Depok, Bogor dan Tangerang masih diperbolehkan untuk menyediakan premium.

Loh kok gitu? Sama aja donk!!!

Gak lah!! Untuk menuju kota penyangga Jakarta dibutuhkan waktu perjalanan yang tidak sedikit. Misalnya, dari Sudirman, bensin sudah hampir habis. Yang paling dekat kota penyangga adalah Bekasi, karena tinggal naik tol dalam kota dan turun di Bekasi Barat. Tapi coba bayangkan, berapa kilometer yang harus ditempuh? Apalagi kalau macet? Apakah worthed harus berulang kali bolak-balik hanya untuk mendapatkan premium? Padahal di Jalan Gatot Subroto hingga Cawang berjejer SPBU yang menyediakan BBM yang bukan premium.

Lalu bagaimana dengan orang yang memang tinggal di kota penyangga? Ya itu keuntungannya!! Mereka tetap bisa membeli premium. Yang penting di Jakarta premium tidak lagi disuplai.

Trus gimana dengan angkutan umum? Seperti yang dibilang, bahwa yang dihentikan hanya premium. Angkutan umum masih banyak yang menggunakan solar. Sehingga bus (besar maupun 3/4) masih bisa menikmati BBM bersubsidi. Dan kalau dilihat dari seluruh pengguna angkutan umum, rasanya hanya sebagian Mikrolet yang terkena dampaknya karena jalurnya tidak melewati kota penyangga Jakarta.

Bagaimana dengan pengendara sepeda motor? Untuk pengendara yang tinggal di daerah penyangga, tentunya tetap bisa membeli premium di dekat tempat tinggalnya. Tapi perlu diingat juga, kapasitas tangki motor tidak banyak. Rata-rata perjalanan sepeda motor yang dari kota penyangga bisa mencapai 100 km per harinya. Artinya mereka harus menyiapkan isi tangki bensinnya minimal 3 liter per tiap kali berangkat jika tidak mau mengisi BBM non subsidi di Jakarta.

Jadi dalam usulan ini yang ditekankan adalah kerepotan masing-masing individu untuk memperoleh BBM bersubsidi. Saya rasa SPBU kota penyangga hanya akan dipenuhi oleh orang-orang yang tidak mau membeli BBM non subsidi di awal-awal kebijakan ini dikeluarkan. Selanjutnya, orang akan merasa kerepotan dan mau tak mau mengubah kebiasaannya menjadi menggunakan BBM non subsidi.

Minggu, Mei 23, 2010

Review Sony Reader PRS-600

Setelah 10 hari menggunakan Sony Reader PRS-600 ada beberapa hal yang akan saya review. Mari kita mulai dengan layarnya.

Layar gadget ini memang tidak mengeluarkan cahaya. Buktinya ketika mencoba membaca dalam gelap, sama sekali tidak ada cahaya keluar dari reader ini. Artinya memang secara tampilan layar mirip sekali dengan buku, terutama buku yang kertasnya agak kecoklatan.

Daya tahan baterai memang tidak sampai dua minggu seperti yang disebutkan dalam spesifikasi dari website Sony. Aktual pemakaian aktif, dengan membolak-balik halaman dan zoom in zoom out adalah 4 hari kerja baterai sudah menunjukkan 'low bat'. Yang dimaksud dengan dua minggu mungkin jika file yang dibaca berformat 'epub' yang memang tidak memerlukan banyak refresh page. Dari spesifikasi website memang terlihat bahwa daya tahan baterai tergantung banyaknya membolak-balik halaman.

Sebagai gadget yang berlayar sentuh, tentu perlu juga direview mengenai performa layar sentuhnya. Reader ini sangat sensitif terhadap stylus bawaan, karena satu kali geser atau satu kali sentuhan, maka sudah terasa efeknya di layar. Jika memakai jari, harus agak sedikit ditekan, terutama untuk menggeser halaman.

Untuk masalah charging, ini adalah salah satu yang saya takutkan. Sampai hari ini saya baru sukses charging baterai reader ini di satu netbook kepunyaan istri saya. Saya pernah coba di komputer yang memiliki OS Windows XP yang lain, namun reader tidak dikenal dan tidak dalam posisi charged saat dikonek lewat USB. Mungkin saya akan coba di tempat lain lagi, tapi kebetulan komputer di rumah yang ada Windowsnya ya cuma dua itu. tidak ada masalah sama sekali apakah anda menggunakan windows maupun linux. Selama komputer mengenali reader sebagai salah satu mass storage, maka reader pun dalam posisi charging. Masa charged ketika low batt sekitar 3 jam-an.

Memory card yang support dengan reader ini adalah SD Card dan Memory Stick Duo. Saya sudah mencoba SD Card dari yang 128 MB (milik kamera pocket jenis lama) hingga yang 8 GB (baru beli beberapa hari yang lalu), dan semua sukses. Saran saya jangan menggunakan Micro SD Card dengan adapter untuk memory card reader ini, karena kemungkinan akan terbaca error oleh reader. Jadi tetap pake SD Card. 8 GB bisa buat simpan ribuan buku digital yang berbentuk pdf atau mungkin puluhan ribu yang bertipe epub atau txt.

Secara keseluruhan performa dari Reader yang baru 10 hari saya pakai cukup memuaskan. Memang belum ada wifi-nya bisa menjadi perbaikan pengembangan reader ini. Tapi yang bikin saya agak kesal, hari ini ketika lihat lagi reader ini di websitenya, harganya sudah berubah ke $199.....lumayan tuh beda $100....hehehe

O iya, gimana dengan buku digitalnya? Secara resmi buku digital belum ada satu tempat pun di Indonesia yang menjualnya, paling tidak yang saya ketahui. Sehingga untuk download buku-buku saat ini saya menggunakan pdf-pdf yang telah lama saya miliki, plus buku-buku klasik lama yang sudah gratis (project gutenberg adalah salah satu contohnya), dan untuk buku-buku terkini, dapat didownload dari forum-forum yang menyediakan link buku-buku laris, apapun keinginan anda. Jadi jangan takut readernya tidak terpakai, karena begitu banyak buku yang bisa di download di internet. Dan tentunya gratis......

Mudah-mudahan review ini berguna. Mau baca buku digital lagi ah di readerku malam ini....